DANA MAKSIAT ( SOLUSI ) SINGKAT
DANA
MAKSIAT ( SOLUSI ) SINGKAT
Oleh : Noor Fajar Asa
Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan mengatakan tidak gusar kehilangan pendapatan pajak dari Hotel
Alexis itu."Kami ingin uang halal,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa
malam, 31 Oktober 2017.
“Kami ingin ( pendapatan
) dari kerja halal. ( Prostitusi itu ) enggak berkah.”
hal tersebut di sampaikan kepada Media massa setelah Pemprov DKI menutup Hotel yang menjadi buah bibir tsb di Jakarta .Memang dunia hiburan malam menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian ibu kota.Setidaknya, pemasukan pajak hiburan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI pada 2017 mencapai Rp 800 miliar. Kemudian saya teringat ide kontroversial bang Ali sadikin di hadapan anggota DPRD pada Februari 2009 lalu .Beliau mengusulkan agar bisnis judi di Jakarta mendapat payung hukum. Sebab , “ Pemda DKI Jakarta bisa mendapat uang Rp 15 triliun per tahun ,” ujar Bang Ali Sadikin, dengan mantap.Berdasar Undang-undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi.Usulan legalisasi judi bukan barang baru bagi pensiunan letnan jenderal marinir yang akrab disapa “Bang Ali” itu. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia pula yang melegalkan judi di Ibu Kota. Hasilnya, saat itu kas DKI Jakarta mendapat gelontoran dana segar Rp 20 miliar per tahun. Uang itu digunakan untuk membangun jalan, puskesmas, dan gedung sekolah.Saya ingin bersikap realistis dan tidak munafik. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta (1966-1977), saya melegalkan judi karena pemda tak punya anggaran cukup. Padahal saat itu butuh banyak uang untuk membangun sekolah ,puskesmas, dan jalan. Alim ulama semua meributkan, tapi saya bilang ke mereka, kalau mengharamkan judi, mereka harus punya helikopter. Soalnya ,jalan-jalan saya bangun dari uang judi. Jadi, jalan di Jakarta juga haram. Bang Ali mempelajari bagaimana kota-kota lain mengelola prostitusi . Beliau, misalnya, mengetahui bagaimana Surabaya mengatur bisnis lendir ini supaya hidung belang tukang jajan bisa leluasa datang namun pada saat yang sama mencegah agar penyakit kelamin tidak leluasa gentayangan di sudut-sudut kota. Selain Surabaya, Bang Ali Sadikin juga pernah ke Bangkok yang terkenal dengan industri seksnya. Di sana Beliau menyaksikan bagaimana prostitusi dilokalisasikan.
Banyak orang berpikiran bahwa prostitusi bisa dihentikan lewat penyuluhan — yang dalam istilah Bang Ali Sadikin disebut sebagai "diindoktrinasi" — untuk disalurkan ke proyek-proyek pemerintah. Bang Ali tidak sepaham dengan pemikiran macam itu. Alasannya: jumlah PSK pada 1970an jumlahnya ribuan. Jika harus diarahkan ke proyek-proyek, tidak akan cukup. Ali pun menempuh langkah yang tidak populer di mata masyarakat Indonesia yang memandang tabu pada soal-soal semacam seks berbayar: Bang Ali memilih melokalisasikan mereka.
hal tersebut di sampaikan kepada Media massa setelah Pemprov DKI menutup Hotel yang menjadi buah bibir tsb di Jakarta .Memang dunia hiburan malam menjadi bagian dari perputaran roda perekonomian ibu kota.Setidaknya, pemasukan pajak hiburan untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI pada 2017 mencapai Rp 800 miliar. Kemudian saya teringat ide kontroversial bang Ali sadikin di hadapan anggota DPRD pada Februari 2009 lalu .Beliau mengusulkan agar bisnis judi di Jakarta mendapat payung hukum. Sebab , “ Pemda DKI Jakarta bisa mendapat uang Rp 15 triliun per tahun ,” ujar Bang Ali Sadikin, dengan mantap.Berdasar Undang-undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah berhak memungut pajak dari judi.Usulan legalisasi judi bukan barang baru bagi pensiunan letnan jenderal marinir yang akrab disapa “Bang Ali” itu. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, dia pula yang melegalkan judi di Ibu Kota. Hasilnya, saat itu kas DKI Jakarta mendapat gelontoran dana segar Rp 20 miliar per tahun. Uang itu digunakan untuk membangun jalan, puskesmas, dan gedung sekolah.Saya ingin bersikap realistis dan tidak munafik. Ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta (1966-1977), saya melegalkan judi karena pemda tak punya anggaran cukup. Padahal saat itu butuh banyak uang untuk membangun sekolah ,puskesmas, dan jalan. Alim ulama semua meributkan, tapi saya bilang ke mereka, kalau mengharamkan judi, mereka harus punya helikopter. Soalnya ,jalan-jalan saya bangun dari uang judi. Jadi, jalan di Jakarta juga haram. Bang Ali mempelajari bagaimana kota-kota lain mengelola prostitusi . Beliau, misalnya, mengetahui bagaimana Surabaya mengatur bisnis lendir ini supaya hidung belang tukang jajan bisa leluasa datang namun pada saat yang sama mencegah agar penyakit kelamin tidak leluasa gentayangan di sudut-sudut kota. Selain Surabaya, Bang Ali Sadikin juga pernah ke Bangkok yang terkenal dengan industri seksnya. Di sana Beliau menyaksikan bagaimana prostitusi dilokalisasikan.
Banyak orang berpikiran bahwa prostitusi bisa dihentikan lewat penyuluhan — yang dalam istilah Bang Ali Sadikin disebut sebagai "diindoktrinasi" — untuk disalurkan ke proyek-proyek pemerintah. Bang Ali tidak sepaham dengan pemikiran macam itu. Alasannya: jumlah PSK pada 1970an jumlahnya ribuan. Jika harus diarahkan ke proyek-proyek, tidak akan cukup. Ali pun menempuh langkah yang tidak populer di mata masyarakat Indonesia yang memandang tabu pada soal-soal semacam seks berbayar: Bang Ali memilih melokalisasikan mereka.
Beliau hendak merealisasikan apa yang pernah
dilihatnya di kota – kota lain . Tempat yang ia pilih berada di utara Jakarta. Letaknya tak jauh dari Pelabuhan
Tanjung Priok. Kramat Tunggak namanya. Para PSK dari Senen, Kramat Raya
dan tempat lainnya kemudian digiring ke sana, ke Kramat Tunggak
Diluar Prostitusi
dan Judi , di ketahui bersama APBD DKI selama ini juga bersumber dari minuman
keras khususnya kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di perusahaanr Bir
tersebut sebesar 26,25 persen. perlu diketahui sejarah PT Delta
Djakarta di DKI Jakarta sangatlah panjang. Selama hampir satu abad ini, PT
Delta Djakarta telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan bir terbesar di
Jakarta bahkan Indonesia. PT Delta Djakarta termasuk BUMD yang sehat karena
memberi laba bagi kas daerah DKI Jakarta. Bahkan, berulang kali BUMD tersebut
menyumbang banyak pemasukan dibanding dengan BUMD besar lainnya, seperti PD
Pasar Jaya dan PT Jakarta Propertindo.
Dividen PT Delta
Djakarta yang diterima pemerintah DKI 2014 Rp 50,448 miliar, 2013 Rp 48,346
miliar, 2012 Rp 46,244 miliar.Saham perusahaan bir ini diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta
berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967Kemudian,
pada 1970, perusahaan itu resmi menggunakan nama PT. Delta Jakarta. keberadaan
perusahaan bir itu merupakan buah kerja Bang Ali Sadikin
sebagai gubernur DKI Jakarta (1966-1977). Mulanya, Bang Ali memberi izin
pembangunan kasino di kawasan Ancol. Guna menambah semarak, kasino itu
menyediakan bir impor dari Filipina dan Belanda.
Sejauh ini,
Delta Jakarta memproduksi pelbagai merek bir, macam Anker Bir, Anker Stout,
Carlsberg, San Miguel Pale Pilsen, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra, dan
Kuda Putih. Pun ada produksi bir untuk kebutuhan ekspor dengan jenama, Batavia.
Tak hanya bir, mereka juga bikin minuman non-alkohol, seperti Sodaku dan Soda
Ice.
Semua adalah
tantangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI jakarta Anies-Sandi , bisakah mereka
membersihkan 100 % APBD DKI dari yg tidak Halal ?
Wallaahu Alam

Komentar
Posting Komentar